GOLDENKEPRI.COM | Batam - Walikota Batam mulai geram terhadap oknum pejabat Dinas CKTR yang diduga melakukan pungli dalam pengurusan izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Apalagi gencarnya pemberitaan dimedia online soal adanya isu pengurusan izin KKPR dipersulit dan dipungut biaya. Walikota Batam banyak menerima laporan dari masyarakat adanya dugaan permainan oknum pejabat Dinas CKTR. Hal itu dikatakan Walikota Batam Amsakar Ahmad kepada awak media baru- baru ini.
Walikota berjanji akan menindak oknum pejabat yang sering mempersulit pengusaha maupun masyarakat dalam pengurusan izin KKPR dan PBG (persetujuan bangunan dan gedung ) Dan jangan coba - coba bermain pungli apalagi menjadi calo dalam pengurusan izin KKPR dan PBG, tegasnya.
Salah seorang pengusaha menceritakan kepada awak media dikedai kopi bilangan nagoya ( Minggu 27/7) menjelaskan, para pengusaha banyak mengeluh bila mengurus izin KKPR sering dipersulit mereka dan tidak mudah diurus kalau tidak melalui mereka. Kalau mengurus izin KKPR atau PBG melalui oknum pejabat atau stafnya pasti bakal cepat selesai urusannya asal bisa mengeluarkan biaya tak terduga untuk mereka . Yang jelas pengusaha pingin cepat selesai walaupun mengeluarkan uang dari koceknya . Kalau mengurus izin KKPR kan tidak ada retribusi dan kenapa ada dikenakan biaya dalam pengurusan KKPR. Jadi diminta Walikota dan wakil walikota supaya menindak oknum pejabat Dinas CKTR, ucapnya.
Beberapa pengusaha akan mengadukan hal itu ke Walikota Batam supaya ada penindakan terhadap oknum pejabat Dinas CKTR, jelasnya lagi.
LSM Alarm Indonesia dan LSM Perintis bakal melaporkan ke Ombudsman dan Kejari Batam adanya keluhan pengusaha maupun masyarakat soal pengurusan izin KKPR yang sering dipersulit dan diduga diminta biaya pengurusan oleh oknum pejabatnya, ungkap Dirza.
Berapa kali awak media mencoba mengkonfirmasikan Kadis CKTR Asril dan Kabid Tata ruang Evi Yusriani tidak berhasil ditemui dikantornya. (Tim)