GOLDENKEPRI.COM | Batam - Kepala UPT Pengawasan Bangunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam berinisial D diduga terlibat dalam praktik tidak transparan terkait pengurusan Izin KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung).
Menurut informasi dari sejumlah sumber, termasuk pengusaha lokal yang enggan disebutkan namanya, D diduga kerap melobi pengusaha untuk mengurus perizinan melalui dirinya secara pribadi. Sumber tersebut menyatakan bahwa pengusaha yang mencoba mengurus izin secara mandiri justru mengalami berbagai kendala administratif.
“Banyak yang takut mengurus langsung karena merasa dipersulit. Tapi kalau lewat beliau, prosesnya lebih lancar,” ujar salah satu pengusaha.
Sekretaris LSM Alarm Indonesia, Ucok, juga angkat bicara terkait hal ini. Ia menyebut pihaknya menerima banyak laporan dari kalangan pengusaha tentang dugaan praktik percaloan izin oleh oknum di lingkungan UPT Pengawasan Bangunan CKTR Batam.
“Kalau ada bangunan tak berizin, katanya harus urus lewat beliau. Ini sudah meresahkan pengusaha. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang,” kata Ucok.
Ucok menambahkan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan dugaan tersebut ke Kejaksaan Negeri Batam dan menyurati Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad, agar persoalan ini mendapat perhatian.
Dugaan ini juga mendapat sorotan dari Ketua DPD LSM Perintis, Dirza, yang menyebut adanya keluhan dari internal dinas maupun pelaku usaha terkait dugaan praktik tidak sehat yang dilakukan oleh oknum berinisial D.
“Permainannya rapi dan tidak terdeteksi langsung oleh pimpinan. Karena itu, kami mendukung upaya pelaporan agar segera diusut oleh penegak hukum,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas CKTR Batam saat dikonfirmasi awak media hanya menjawab singkat, “Silakan tanya langsung ke Pak D, beliau yang lebih tahu,” sebelum memasuki ruang kerjanya.
Hingga artikel ini ditulis, upaya konfirmasi kepada Kepala UPT Pengawasan Bangunan berinisial D melalui telepon dan pesan WhatsApp belum mendapatkan respons. (Tim)