 |
| Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 (20/05/2026). Foto: medianesia.id |
GOLDENKEPRI.COM | Batam - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pentingnya penyelamatan penerimaan negara dan pembenahan sektor Bea Cukai mulai mendapat perhatian luas masyarakat, termasuk di Batam. Dalam pidatonya, Presiden bahkan menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap jajaran Bea Cukai apabila dinilai tidak mampu menutup kebocoran penerimaan negara.
Sorotan kini mengarah ke aktivitas arus barang di kawasan TPS Pelabuhan RoRo Punggur, Batam. Sejumlah warga dan pelaku usaha mempertanyakan pengawasan terhadap barang masuk yang diduga lolos tanpa pemeriksaan maupun pembayaran cukai secara maksimal.
Masyarakat menilai kondisi tersebut berpotensi merugikan negara, terutama di tengah target penerimaan Bea dan Cukai tahun 2026 yang mencapai lebih dari Rp334 triliun hingga Rp336 triliun secara nasional.
“Kalau pengawasan lemah, negara bisa rugi besar. Presiden sudah bicara keras soal kebocoran dan manipulasi, tapi di lapangan masyarakat masih melihat adanya dugaan barang lolos tanpa pengawasan ketat,” ujar seorang warga Batam yang meminta namanya tidak disebutkan.
Aktivitas di kawasan Pelabuhan Punggur sendiri dikenal sebagai salah satu jalur sibuk keluar masuk barang dan penumpang dari berbagai wilayah Kepulauan Riau maupun luar daerah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga secara terbuka menyinggung praktik manipulasi perdagangan dan under invoicing yang dinilai telah berlangsung lama dan merugikan negara. Ia bahkan meminta jajaran terkait melakukan pembenahan serius di tubuh Bea Cukai.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai maupun instansi terkait mengenai dugaan lolosnya barang tanpa cukai di TPS Punggur tersebut.
Masyarakat berharap pengawasan di pintu masuk Batam diperketat agar tidak terjadi potensi kebocoran penerimaan negara serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat pengawasan negara.
(Pa Yong)